JAKARTA, DigiTVNews.com -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung kurang lebih dua setengah jam pada pagi hari.
Prasetyo mengatakan niat tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dalam konferensi pers yang sama, Prasetyo meluruskan kabar yang beredar. Ia menegaskan tidak benar Presiden Prabowo menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran. Menurutnya, Prabowo hanya memberi saran dan masukan, lalu Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui pengadilan tata usaha negara.
Meski demikian, Istana belum membuka banyak detail. Prasetyo tidak merinci isi saran Presiden, tidak menyebut penyerahan surat pengunduran diri maupun tanggal berakhirnya jabatan Gibran, dan belum menjelaskan langkah berikutnya. Bantahan soal penolakan juga tidak sama dengan pernyataan bahwa Presiden menerima pengunduran diri, karena yang disampaikan baru niat.
Karena itu, Gibran belum lepas dari jabatannya. Belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri tersebut telah resmi diajukan melalui prosedur ketatanegaraan atau telah berlaku. Di Gedung DPR, Puan Maharani meminta publik tidak berandai-andai dan menyebut Gibran masih wapres serta meminta semua pihak menunggu pernyataan resmi pemerintah.
Tekanan terhadap Gibran menguat setelah dua putusan lembaga peradilan. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang setara SMA di Indonesia. Sekitar tiga pekan kemudian, MA mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakannya tidak sah serta batal demi hukum. Sebelumnya, MK memang menolak mendiskualifikasi Gibran.
Di DPR, sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti kedua putusan tersebut. Usulan itu bisa diproses karena hak menyatakan pendapat memerlukan usulan minimal 25 anggota DPR.
Fraksi PKS menilai Gibran sebaiknya mundur, dan jika tidak, proses konstitusional di DPR akan berjalan. Dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai hak menyatakan pendapat merupakan instrumen yang paling relevan. Puan sendiri menyebut DPR akan menerima masukan dari fraksi dan komisi terkait langkah tindak lanjut.
Jika DPR melanjutkan, mekanismenya diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, usulan pemberhentian diteruskan ke MPR untuk diputus dalam sidang paripurna paling lambat 30 hari sejak usulan diterima.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyatakan kesiapan membuka seluruh dokumen pendidikannya di hadapan majelis hakim PTUN Jakarta. Publik kini menunggu apakah niat mundur itu ditindaklanjuti secara resmi atau proses di DPR dan pengadilan berjalan lebih dulu.
Belum ada komentar yang ditayangkan.