Pemerintah Indonesia dan Tiongkok kembali mempertegas komitmen memperkuat kerja sama di sektor perumahan, kali ini dengan langkah lebih konkret, yaitu pembentukan tim bersama. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kediaman Duta Besar RRT, Jakarta, Rabu (9/9/2026), untuk membahas tindak lanjut kolaborasi kedua negara di bidang perumahan.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan sekitar dua bulan sebelumnya, saat Menteri Perumahan Tiongkok Ni Hong berkunjung ke Kantor Kementerian PKP di Jakarta pada akhir Juli 2026.
"Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara," kata Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam keterangannya di Jakarta.
Kerja sama kedua negara kali ini secara khusus diarahkan untuk mengembangkan teknologi pembangunan rumah susun di kawasan-kawasan padat penduduk di Indonesia. Tujuannya adalah menghadirkan hunian yang aman, layak, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus membantu mengatasi persoalan backlog perumahan yang masih menjadi tantangan besar, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ara menjelaskan, sebelum menentukan teknologi konstruksi yang akan diterapkan, pihak Tiongkok terlebih dahulu akan mempelajari kondisi lahan serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Baru setelah itu, kedua pihak akan menentukan bersama teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
"Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok," ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga menyentuh sejumlah program perumahan yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia, seperti rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, PNM Mekaar, sertifikat tanah gratis, hingga Program 3 Juta Rumah.
Salah satu poin yang ditekankan Ara dalam kerja sama ini adalah keberpihakan pada produk dan tenaga kerja dalam negeri. Ia meminta agar bahan bangunan seperti semen, pasir, dan cat yang digunakan dalam proyek kerja sama ini diprioritaskan berasal dari Indonesia, selama memenuhi spesifikasi yang memadai.
"Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja," katanya.
Kementerian PKP juga mendorong agar proses alih teknologi dari Tiongkok turut memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri, sehingga manfaat kerja sama ini tidak hanya dirasakan dari sisi penyediaan hunian, tetapi juga berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
Untuk mempercepat realisasi kerja sama ini, kedua pihak sepakat membentuk tim bersama yang akan membahas berbagai aspek teknis, mulai dari regulasi, ketersediaan lahan, pilihan teknologi, hingga skema pelaksanaan pembangunan.
Dari sisi Kementerian PKP, tim ini akan melibatkan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Tim gabungan ini rencananya juga akan turun langsung melakukan survei terhadap lokasi-lokasi lahan yang berpotensi dikembangkan untuk proyek rumah susun. Hasil kerja tim ditargetkan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026.
Sementara itu, Duta Besar Wang Lutong menegaskan komitmen Tiongkok untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia di sektor perumahan, termasuk melalui pertukaran pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan serta pembangunan hunian. Menteri Maruarar berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara kedua negara dapat terus berlanjut lewat kerja sama-kerja sama konkret semacam ini.
Belum ada komentar yang ditayangkan.