JAKARTA, DigiTVNews.com -- Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), dengan didampingi sejumlah pimpinan lembaga negara.
Prabowo menuturkan Gibran menemuinya sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Setelah itu, Gibran mendatangi pimpinan MPR dan menyerahkan surat yang sama secara langsung. Prabowo mengaku menerimanya dengan berat hati, tetapi menghormati dan mendukung keputusan tersebut. Ia menilai langkah Gibran mencerminkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan kenegarawanan.
Dalam keterangannya, Prabowo juga menyinggung persoalan persyaratan pendidikan. Menurut dia, Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, tetapi sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Berdasarkan putusan hukum yang ada, kata Prabowo, terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional. Atas dasar itu Gibran memutuskan mundur demi kepentingan bangsa dan negara.
Keputusan ini bermula dari rangkaian putusan lembaga peradilan. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang setara SMA. Mahkamah Agung kemudian membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya. Di DPR, 120 anggota sempat mengusulkan hak menyatakan pendapat. Pada Selasa (10/11), Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran sudah menyampaikan niat mundur kepada Presiden. Saat itu Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat peradilan tata usaha negara.
Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat Gibran, yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri. Muzani menyebut Gibran meminta suratnya segera diproses, dan jabatan Wapres dinyatakan kosong sejak pengunduran diri itu.
Mekanisme pengganti kini berjalan. MPR punya waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden. Presiden harus mengajukan dua nama calon beserta berkas persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang. Menurut Muzani, tenggat 14 hari dihitung sejak MPR mengirim surat permintaan resmi. MPR lalu membentuk tim verifikasi yang bekerja maksimal tujuh hari. Kedua calon yang lolos menyampaikan pernyataan kesiapan, dan satu di antaranya dipilih lewat pemungutan suara untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Dari parlemen, Fraksi Golkar MPR menyerahkan sepenuhnya pilihan dua nama kepada Prabowo. Dengan pengunduran diri ini, proses hak menyatakan pendapat di DPR tidak dilanjutkan.
Belum ada komentar yang ditayangkan.