Rabu, 18 November 2026 · WIBE-Paper   Live TV   Podcast   Newsletter
BREAKING
Pilih Mana, G9L atau X9? XPENG Hadirkan Dua Mobil Listrik Flagship Terbarunya ◆ Kamera ZEISS Pertama di Lini FE, vivo V80 Series Dipasarkan Mulai Rp8,99 Juta ◆ Tujuh Alat Berat Bereskan Longsor Kemerleng, Jalur Takengon–Gayo Lues Pulih ◆ Gandeng KemenPPPA, Komdigi Dorong Big Tech Ikut Bekali Anak dengan Literasi Digital ◆ Meutya Hafid Ajak Media Pertahankan Kendali Redaksi di Tengah Gempuran Algoritma Global
TEKNOLOGI

Meutya Hafid Ajak Media Pertahankan Kendali Redaksi di Tengah Gempuran Algoritma Global

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan redaksi harus tetap memegang kendali atas penentuan berita saat algoritma platform global makin dominan. Sekitar 64 persen masyarakat kini memperoleh informasi lewat media sosial, sehingga industri media nasional berada di bawah tekanan. Pemerintah mempertahankan Perpres 32/2024 dan mendorong RUU hak media massa meski ditentang perusahaan teknologi global. Pernyataan itu disampaikan dalam peluncuran Swara Indonesia Raya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Maulida Syifa Ar Rifhani · 14 November 2026, 22:19 WIB · Diperbarui 18 November 2026, 18:30 WIB · 4 dibaca
Menkomdigi Meutya Hafid pada Peluncuran Media Swara Indonesia Raya
— Foto: Komdigi

JAKARTA, DigiTVNews.com -- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang redaksi harus tetap memegang kendali atas penentuan berita. Hal ini penting di tengah semakin besarnya pengaruh algoritma platform digital global terhadap cara publik memperoleh informasi.

Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam peluncuran media baru Swara Indonesia Raya di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, keputusan tentang berita yang layak sampai ke masyarakat sebaiknya berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu menimbang konteks serta kepentingan publik. Keputusan itu tidak semestinya semata mengikuti logika algoritma perusahaan teknologi yang berorientasi pada keuntungan bisnis.

Meutya menilai algoritma yang ditentukan manusia penting karena manusia dapat membedakan berita yang membawa kebaikan dari berita yang justru merugikan. Ia mengingatkan bahwa algoritma milik raksasa teknologi dunia belum tentu mengindahkan etika jurnalistik dan kepentingan masyarakat luas. Kecerdasan artifisial (AI), menurutnya, juga belum bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak sebuah informasi.

Meutya memaparkan bahwa sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial. Kondisi ini menekan industri media massa nasional. Ia mengakui bahwa melawan algoritma sebesar itu dengan algoritma ruang redaksi, yang kapasitasnya kini lebih kecil dibanding satu dekade lalu, bukan perkara mudah. “Tapi tetap saja, it matters,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Meutya menyebut aturan itu tetap ditegakkan meski menghadapi tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global, termasuk permintaan dari negara-negara yang dekat dengan Indonesia.

Pemerintah juga mendorong pembahasan undang-undang tentang hak media massa di DPR. Meutya mengakui perusahaan-perusahaan besar dunia melawan, tetapi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik, tetap harus dilindungi.

Sikap ini sejalan dengan posisi Komdigi sebelumnya. Pada Oktober 2026, Meutya menyatakan kementeriannya mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Pernyataan itu muncul saat ia membantah adanya permintaan penurunan konten kebakaran hutan dan lahan di media sosial.

Meutya memandang kehadiran Swara Indonesia Raya sebagai sinyal bahwa industri jurnalistik nasional masih punya peluang tumbuh. Media ini diinisiasi Susi Pudjiastuti, Jusuf Hamka, Muhammad Lutfi, dan Wakil Menkomdigi Angga Raka Prabowo. Pengelolanya menyatakan akan mengutamakan pemeriksaan fakta dan data serta mengembangkan jurnalisme solusi. Angga menyebut semangat jurnalisme solutif itulah yang melandasi lahirnya koran tersebut.

Meutya lalu mendorong para pelaku usaha media menjaga independensi ruang redaksi dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Ia berharap informasi yang disajikan sesuai dengan kultur, kebutuhan publik, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, kedaulatan informasi akan tercapai jika semua pihak konsisten memilih algoritma yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

Komentar Pembaca (0)

Komentar dimoderasi. Hindari fitnah, ujaran kebencian, data pribadi, dan materi melanggar hukum.

Belum ada komentar yang ditayangkan.

BERITA TERKAIT

NEWSLETTER DIGITV NEWS

Jangan lewatkan berita penting hari ini

Dapatkan berita pilihan, analisis, dan video terbaru DigiTV News langsung melalui email Anda.

Gratis dan dapat dihentikan kapan saja. Lihat detail newsletter