Rabu, 18 November 2026 · WIBE-Paper   Live TV   Podcast   Newsletter
BREAKING
Pilih Mana, G9L atau X9? XPENG Hadirkan Dua Mobil Listrik Flagship Terbarunya ◆ Kamera ZEISS Pertama di Lini FE, vivo V80 Series Dipasarkan Mulai Rp8,99 Juta ◆ Tujuh Alat Berat Bereskan Longsor Kemerleng, Jalur Takengon–Gayo Lues Pulih ◆ Gandeng KemenPPPA, Komdigi Dorong Big Tech Ikut Bekali Anak dengan Literasi Digital ◆ Meutya Hafid Ajak Media Pertahankan Kendali Redaksi di Tengah Gempuran Algoritma Global
TEKNOLOGI

Gandeng KemenPPPA, Komdigi Dorong Big Tech Ikut Bekali Anak dengan Literasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian PPPA memperkuat kolaborasi mencegah kekerasan terhadap anak di ruang digital. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan literasi digital anak bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia. Kedua kementerian juga mendorong dukungan masyarakat bagi pelaksanaan PP TUNAS dan memperluas gerakan hingga tingkat daerah. Langkah ini disepakati dalam pertemuan kedua menteri di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Maulida Syifa Ar Rifhani · 17 November 2026, 22:30 WIB · Diperbarui 18 November 2026, 18:30 WIB · 3 dibaca
Kemkomdigi dan KemenPPPA
— Foto: Komdigi

JAKARTA, DigiTVNews.com -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat kolaborasi mencegah kekerasan terhadap anak di ruang digital. Kesepakatan itu mengemuka saat Menkomdigi Meutya Hafid menerima kunjungan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Salah satu langkah utamanya adalah memperkuat literasi digital bagi anak. Meutya menegaskan, kewajiban itu tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga perusahaan teknologi besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia. Menurutnya, ruang digital yang mereka bangun harus dirancang dengan mengutamakan keamanan pengguna.

Meutya mengaku sudah beberapa kali berdialog dengan perwakilan anak. Hasilnya, masih banyak anak yang merasa belum aman saat bermedia sosial. Padahal, anak tetap membutuhkan ruang digital sebagai sumber informasi. Karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Meutya juga mengajak masyarakat ikut mengawal Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS. Regulasi itu, katanya, membutuhkan dukungan gerakan masyarakat agar perlindungan anak berjalan efektif.

Dari sisi KemenPPPA, Arifah menyatakan kementeriannya akan memperluas gerakan pencegahan hingga tingkat akar rumput. Sasarannya bukan hanya anak sebagai korban, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku kekerasan. Ia menekankan pentingnya menumbuhkan empati agar anak saling menjaga dan menghormati. Arifah berharap gerakan ini berlanjut dan menjangkau daerah.

Kolaborasi ini muncul di tengah meningkatnya risiko di dunia maya. Data Kemkomdigi yang dikutip Metro TV pada Agustus 2026 mencatat 48 persen anak Indonesia pernah menjadi korban perundungan siber. Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menyebut angka kekerasan terhadap anak berkisar 21.000 kasus.

Pada Juni 2026, KemenPPPA juga menyoroti keterpaparan anak terhadap judi online yang mencapai sekitar 200.000 anak. Kemkomdigi disebut aktif memutus akses konten judi online, sementara KemenPPPA mempercepat peta jalan perlindungan anak di ranah daring.

Upaya serupa dilakukan di daerah. Pada 20 Oktober 2026 di Tangerang, Menteri PPPA meminta pemerintah daerah memasukkan perlindungan anak di ruang digital ke dalam kebijakan, perencanaan, dan anggaran. Di sisi lain, Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) menggabungkan enam kementerian, termasuk Kemkomdigi dan KemenPPPA.

Suara anak juga didengar langsung. Sehari kemudian, Meutya menerima Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan pelajar yang menyampaikan pengalaman dan keresahan mereka soal keamanan digital. Meutya menyambut masukan itu dan menegaskan perusahaan teknologi besar juga ikut bertanggung jawab melindungi anak.

Komentar Pembaca (0)

Komentar dimoderasi. Hindari fitnah, ujaran kebencian, data pribadi, dan materi melanggar hukum.

Belum ada komentar yang ditayangkan.

BERITA TERKAIT

NEWSLETTER DIGITV NEWS

Jangan lewatkan berita penting hari ini

Dapatkan berita pilihan, analisis, dan video terbaru DigiTV News langsung melalui email Anda.

Gratis dan dapat dihentikan kapan saja. Lihat detail newsletter