JAKARTA, DigiTVNews.com -- Indonesia dan Australia sepakat memperkuat langkah bersama melindungi anak dari risiko di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membahas hal itu bersama Menteri Australia Tony Burke dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Burke merupakan menteri Australia yang membawahi urusan dalam negeri, imigrasi, keamanan siber, dan seni.
Menurut Meutya, kedua negara berpeluang menjadi pelopor pelindungan anak di ruang digital lewat kerja sama konkret, mulai dari penyelarasan kebijakan hingga peningkatan kepatuhan platform. Ia menyebut Indonesia dan Australia tidak perlu menunggu terbentuknya konsensus global untuk mulai bergerak bersama.
Landasan kerja sama itu adalah regulasi yang sudah dimiliki masing-masing negara. Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS. Aturan ini mengklasifikasikan akses media sosial berdasarkan usia dan tingkat risiko platform, dengan persetujuan orang tua atau wali untuk kelompok usia tertentu.
Australia, di sisi lain, telah menerapkan aturan batas usia minimum penggunaan media sosial. Meutya menilai kesamaan arah kebijakan ini membuka peluang menyelaraskan pengawasan dan memastikan platform menjalankan kewajibannya. Indonesia sudah mempelajari pengalaman Australia sejak PP TUNAS disiapkan. Pada Mei 2025, Meutya menyebut pemerintah berkaca dari negara yang lebih dulu menerapkan aturan serupa agar implementasinya berjalan baik.
Meutya menekankan ukuran keberhasilan kerja sama ini ada pada kepatuhan platform terhadap regulasi dan pada perlindungan yang benar-benar dirasakan anak serta keluarga. Artinya, aturan di atas kertas belum cukup tanpa pengawasan yang konsisten terhadap perusahaan teknologi.
Selain pelindungan anak, kedua menteri membahas keamanan siber dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Indonesia saat ini menyiapkan peta jalan AI nasional, pedoman etika, dan rancangan Peraturan Presiden tentang AI. Kerja sama juga diusulkan mencakup dialog ketahanan keamanan siber serta pengembangan talenta digital.
Indonesia berharap pembahasan tersebut berlanjut melalui kelompok kerja bersama kedua negara agar menghasilkan langkah nyata.
Yang masih perlu ditunggu adalah bentuk konkret kerja sama itu, misalnya mekanisme pertukaran informasi pengawasan atau jadwal kelompok kerja. Hingga kini, rincian tersebut belum dipublikasikan.
Belum ada komentar yang ditayangkan.