JAKARTA, DigiTVNews.com -- Pemerintah menegaskan pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi bukan bentuk penolakan terhadap teknologi. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut kebijakan itu sebagai langkah melindungi anak dari ancaman di ruang digital yang belum tentu mereka kenali.
Penjelasan tersebut disampaikan Meutya dalam Open House SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Gunung Sindur, Bogor, Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, sesuai arahan Presiden, pemerintah mengatur agar akses anak ke ekosistem digital berisiko tinggi ditunda hingga mereka cukup usia. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS, yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun.
Salah satu ancaman utama adalah kecanduan. Meutya menjelaskan sejumlah media sosial dan gim dirancang dengan fitur yang membuat pengguna betah berlama-lama. Selain kecanduan, ia menyoroti fitur komunikasi yang memungkinkan anak berinteraksi dengan orang tak dikenal. Interaksi tanpa pengawasan itu dapat menjadi pintu masuk perundungan, penipuan daring, child grooming, hingga perekrutan anak oleh kelompok radikal.
Child grooming adalah upaya pelaku membangun kedekatan dan kepercayaan anak untuk tujuan eksploitasi. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebelumnya mengingatkan bahwa anak sering tidak sadar sedang dimanipulasi, karena pelaku menciptakan rasa aman yang palsu.
Risiko lain mencakup penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi komersial, serta gangguan kesehatan fisik dan mental. Meutya menggambarkan dunia digital lebih berbahaya daripada lingkungan sekitar rumah. Kalau orang tua belum tentu melepas anak bermain jauh dari rumah, katanya, wajar bila akses ke ruang digital yang luas juga diatur.
Pendekatan ini sejalan dengan regulasi berbasis risiko yang ia jelaskan pada Juni 2026. Platform yang menyediakan fitur komunikasi dengan orang asing dikategorikan berisiko tinggi karena berpotensi membuka kejahatan terhadap anak. Dalam sosialisasi di Tabanan, Bali, awal Oktober, ia juga mengajak anak memperbanyak kegiatan di luar layar, misalnya bersepeda.
Meutya menekankan penundaan akses tidak berarti pemerintah meniadakan manfaat teknologi. Pemerintah ingin membangun ekosistem yang lebih aman melalui tiga hal, yaitu pengawasan orang tua, pengaturan akses berdasarkan usia, dan tanggung jawab perusahaan teknologi dalam melindungi penggunanya. PP TUNAS sendiri mulai berlaku pada 28 Maret 2026.
Ia pun meminta orang tua memahami risiko di dunia maya serta aktif mendampingi dan memantau aktivitas anak. Menurutnya, regulasi akan efektif jika didukung keterlibatan keluarga di rumah.
Belum ada komentar yang ditayangkan.