Rabu, 18 November 2026 · WIBE-Paper   Live TV   Podcast   Newsletter
BREAKING
Pilih Mana, G9L atau X9? XPENG Hadirkan Dua Mobil Listrik Flagship Terbarunya ◆ Kamera ZEISS Pertama di Lini FE, vivo V80 Series Dipasarkan Mulai Rp8,99 Juta ◆ Tujuh Alat Berat Bereskan Longsor Kemerleng, Jalur Takengon–Gayo Lues Pulih ◆ Gandeng KemenPPPA, Komdigi Dorong Big Tech Ikut Bekali Anak dengan Literasi Digital ◆ Meutya Hafid Ajak Media Pertahankan Kendali Redaksi di Tengah Gempuran Algoritma Global
TEKNOLOGI

Bukan Anti Teknologi, Meutya Hafid Beberkan Alasan Anak Dilindungi dari Platform Digital Berisiko Tinggi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa pembatasan akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi bertujuan melindungi mereka dari kecanduan, perundungan, penipuan daring, hingga child grooming. Penjelasan itu disampaikan dalam Open House SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Bogor pada 17 Oktober 2026. Pemerintah menegaskan kebijakan dalam PP TUNAS ini berupa penundaan akses, bukan larangan memanfaatkan teknologi. Orang tua diminta meningkatkan kewaspadaan dan mendampingi aktivitas digital anak.

Maulida Syifa Ar Rifhani · 21 Oktober 2026, 14:33 WIB · Diperbarui 18 November 2026, 05:58 WIB · 29 dibaca
Menkomdigi Meutya Hafid dalam Open House SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Gunung Sindur
— Foto: Komdigi

JAKARTA, DigiTVNews.com -- Pemerintah menegaskan pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi bukan bentuk penolakan terhadap teknologi. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut kebijakan itu sebagai langkah melindungi anak dari ancaman di ruang digital yang belum tentu mereka kenali.

Penjelasan tersebut disampaikan Meutya dalam Open House SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Gunung Sindur, Bogor, Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, sesuai arahan Presiden, pemerintah mengatur agar akses anak ke ekosistem digital berisiko tinggi ditunda hingga mereka cukup usia. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS, yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun.

Salah satu ancaman utama adalah kecanduan. Meutya menjelaskan sejumlah media sosial dan gim dirancang dengan fitur yang membuat pengguna betah berlama-lama. Selain kecanduan, ia menyoroti fitur komunikasi yang memungkinkan anak berinteraksi dengan orang tak dikenal. Interaksi tanpa pengawasan itu dapat menjadi pintu masuk perundungan, penipuan daring, child grooming, hingga perekrutan anak oleh kelompok radikal.

Child grooming adalah upaya pelaku membangun kedekatan dan kepercayaan anak untuk tujuan eksploitasi. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebelumnya mengingatkan bahwa anak sering tidak sadar sedang dimanipulasi, karena pelaku menciptakan rasa aman yang palsu.

Risiko lain mencakup penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi komersial, serta gangguan kesehatan fisik dan mental. Meutya menggambarkan dunia digital lebih berbahaya daripada lingkungan sekitar rumah. Kalau orang tua belum tentu melepas anak bermain jauh dari rumah, katanya, wajar bila akses ke ruang digital yang luas juga diatur.

Pendekatan ini sejalan dengan regulasi berbasis risiko yang ia jelaskan pada Juni 2026. Platform yang menyediakan fitur komunikasi dengan orang asing dikategorikan berisiko tinggi karena berpotensi membuka kejahatan terhadap anak. Dalam sosialisasi di Tabanan, Bali, awal Oktober, ia juga mengajak anak memperbanyak kegiatan di luar layar, misalnya bersepeda.

Meutya menekankan penundaan akses tidak berarti pemerintah meniadakan manfaat teknologi. Pemerintah ingin membangun ekosistem yang lebih aman melalui tiga hal, yaitu pengawasan orang tua, pengaturan akses berdasarkan usia, dan tanggung jawab perusahaan teknologi dalam melindungi penggunanya. PP TUNAS sendiri mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Ia pun meminta orang tua memahami risiko di dunia maya serta aktif mendampingi dan memantau aktivitas anak. Menurutnya, regulasi akan efektif jika didukung keterlibatan keluarga di rumah.

Komentar Pembaca (0)

Komentar dimoderasi. Hindari fitnah, ujaran kebencian, data pribadi, dan materi melanggar hukum.

Belum ada komentar yang ditayangkan.

BERITA TERKAIT

NEWSLETTER DIGITV NEWS

Jangan lewatkan berita penting hari ini

Dapatkan berita pilihan, analisis, dan video terbaru DigiTV News langsung melalui email Anda.

Gratis dan dapat dihentikan kapan saja. Lihat detail newsletter