JAKARTA, DigiTVNews.com -- Pemerintah mempertebal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum surut di sejumlah daerah. Upaya itu menguat setelah rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026), dan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran menteri serta kepala lembaga di Istana pada hari yang sama.
Menko Polkam Dudung Abdurrahman menyebut pembahasan rapat menekankan kepastian koordinasi antarkementerian dan lembaga. Ia menyampaikan, Presiden memberi perhatian besar pada isu ini, dengan pengawasan yang dilakukan secara intensif melalui pertemuan daring maupun tatap muka. Menurutnya, koordinasi yang solid penting untuk menjaga stabilitas nasional di tengah persoalan karhutla.
Tekanan di lapangan memang belum mereda. BMKG mencatat 1.297 titik panas berkepercayaan tinggi per 14 Oktober 2026, dengan sebaran terbanyak di Sumatra (505 titik), disusul Kalimantan (346 titik) serta Papua dan Maluku (330 titik). Citra satelit Himawari menunjukkan asap menyebar di sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pada 16 Oktober, jumlah titik panas harian turun menjadi 478, terbanyak di Sumatra Selatan. Meski begitu, BMKG memprakirakan kondisi kering berlanjut hingga 24 Oktober karena rendahnya potensi pertumbuhan awan hujan.
BNPB melaporkan luas karhutla kumulatif di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober 2026. Kalimantan Barat mencatat area terluas, yakni 51.124,71 hektare, disusul Sumatra Selatan 8.409,60 hektare dan Jambi 4.327,04 hektare. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan disebut masih menghadapi penanganan yang cukup berat.
Di lapangan, penanganan difokuskan pada operasi darat dengan melibatkan masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan rencana menambah 35 Masyarakat Peduli Api baru sepanjang 2026 dan menghibahkan 3.975 unit sarana pendukung seperti pompa air, selang, dan perlengkapan keselamatan. Pemantauan tinggi muka air tanah di lahan gambut juga diintensifkan.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa bertumpu pada satu lembaga. Menurutnya, kecepatan respons dihitung dalam menit, bukan jam. Pemerintah juga mendorong pemetaan wilayah gambut yang berulang kali terbakar dan pemanfaatan teknologi deteksi dini.
Dari sisi hukum, pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait karhutla di tujuh provinsi. Ketua DPR Puan Maharani mendukung langkah itu sambil meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan. Ia juga mendorong penanganan satu kendali yang memadukan pemadaman, perlindungan kesehatan warga, layanan pendidikan, dan dukungan bagi keluarga terdampak.
Pemerintah berharap upaya terpadu ini mempercepat pemadaman dan menekan risiko kabut asap, sementara masyarakat diimbau waspada terhadap udara kering dan penurunan kualitas udara.
Belum ada komentar yang ditayangkan.