DigiTVNews - Tensi di arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memanas menjelang puncak agenda pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Calon Ketua Umum PBNU, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, mengungkap adanya dugaan tindak kekerasan yang dialami salah satu pengurus cabang NU di sela rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 27 Agustus 2026.
Gus Salam menyampaikan, korban telah menceritakan kejadian tersebut secara langsung kepadanya pada Jumat (28/8/2026) malam. Ia menduga insiden ini dipicu oleh perbedaan sikap korban yang tidak mengikuti arahan pengurus wilayah setempat.
"Ada salah satu teman kami dari daerah yang mengalami kekerasan oleh PW (pengurus wilayah)-nya. Daerah mana dan namanya dirahasiakan. Sudah dilaporkan kepada Polres Jombang," ujar Gus Salam saat bertemu jajaran pengurus PCNU dan PWNU pendukungnya, Sabtu (29/8/2026).
Mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur ini menjelaskan, korban mengalami pemukulan dan telah menjalani pemeriksaan medis atau visum, dengan temuan luka di bagian pipi. Ia menegaskan pentingnya kasus ini diselesaikan lewat jalur hukum agar tidak menjadi contoh buruk bagi organisasi NU ke depan. Hingga saat ini, informasi yang diterima Gus Salam baru mengarah pada satu orang korban, dan ia belum memaparkan secara rinci lokasi maupun kronologi lengkap peristiwa tersebut.
Selain isu kekerasan, Gus Salam turut menyoroti perlakuan terhadap sejumlah peserta Muktamar yang dinilai seperti dikarantina. Menurutnya, sejumlah Rais Syuriyah baik di tingkat cabang maupun wilayah tidak diberi keleluasaan meninggalkan lokasi tertentu di luar agenda persidangan, padahal banyak dari mereka ingin berziarah ke makam para masyayikh maupun bersilaturahmi dengan keluarga di Jombang dan sekitarnya.
"Ini sebuah perlakuan yang tidak beradab kepada para kiai dan peserta muktamar," ujarnya.
Isu karantina peserta di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sebenarnya sudah menuai sorotan sejak beberapa hari sebelum pembukaan Muktamar. Sejumlah peserta dilaporkan mulai berdatangan ke lokasi tersebut sejak Selasa (25/8/2026), dengan pemeriksaan ketat terhadap peserta sekaligus pembatasan akses bagi awak media yang hendak meliput.
Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan keprihatinannya atas fenomena ini. Ia menilai, jika benar ada upaya mengisolasi atau mengendalikan peserta lewat mekanisme karantina, hal tersebut berpotensi mencederai marwah Muktamar sebagai forum musyawarah yang semestinya terbuka dan bebas dari tekanan.
Kritik senada disampaikan Pengasuh Ponpes Al-Mizan Majalengka, KH Maman Imanulhaq. Ia mengaku miris melihat fenomena karantina tersebut dan menilai langkah itu sama sekali tidak mencerminkan sikap yang baik dalam forum permusyawaratan organisasi. Kiai Maman mendesak panitia Muktamar segera menelusuri secara serius dan terbuka jika memang ada pihak tertentu yang menginisiasi atau berada di balik pengumpulan peserta di lokasi tersebut, agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan di kalangan Nahdliyin.
Merespons kekhawatiran akan potensi intervensi, sejumlah Pengurus Cabang NU (PCNU) dari berbagai daerah akhirnya memilih jalan sendiri dengan mendirikan posko maupun basecamp mandiri di sekitar lokasi Muktamar di Tambakberas. Beberapa di antaranya adalah PCNU Bojonegoro dan PCNU Pamekasan yang mendirikan posko di kawasan Gang III, PCNU Kubu Raya di sekitar Ponpes Al-Aminah, PCNU Mojokerto di area Gedung MTs Negeri, hingga PCNU Cilacap di Jalan Laksda Sucipto. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga independensi sikap para muktamirin di luar skema karantina yang ada, sekaligus menghindarkan proses pergantian pucuk pimpinan PBNU dari intervensi maupun praktik politik uang.
Ketegangan turut merembet ke ranah prosedural menjelang penetapan Rais Aam. Salah satu tokoh senior NU, KH Asep Saifuddin Chalim, sempat mengungkap dugaan kejanggalan dan penyekapan pengurus jelang pembahasan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang digunakan untuk menetapkan Rais Aam PBNU. Ia mendesak agar proses penghitungan suara maupun musyawarah AHWA dilakukan secara terbuka agar tidak menyisakan kecurigaan di kemudian hari.
Menyikapi rentetan dinamika ini, Gus Salam menyebut situasi Muktamar ke-35 NU telah mencapai titik jenuh yang berpotensi membahayakan keutuhan jam'iyyah. Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (29/8/2026) menjelang puncak agenda pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi bukan sekadar asumsi, melainkan fakta yang harus disadari bersama oleh seluruh elemen NU.
Ia menyerukan agar seluruh pihak menghentikan praktik yang dinilainya mencederai marwah organisasi, termasuk dugaan politik uang yang menurutnya berjalan cukup vulgar dan berlebihan. Menurut Gus Salam, kombinasi antara tekanan karantina dan praktik semacam itu tidak hanya menciptakan luka, tetapi juga beban psikologis dan trauma mendalam di tengah jam'iyyah. Ia pun mendesak agar seluruh peserta Muktamar diberi ruang untuk bermusyawarah secara aman, nyaman, dan tetap mengedepankan semangat persaudaraan atau ukhuwah Nahdliyin, sekaligus menyerukan rekonsiliasi total di tubuh NU agar proses pemilihan pucuk pimpinan berjalan adil, bersih, dan bermartabat.
Belum ada komentar yang ditayangkan.