Minggu, 22 November 2026 · WIBE-Paper   Live TV   Podcast   Newsletter
BREAKING
Pilih Mana, G9L atau X9? XPENG Hadirkan Dua Mobil Listrik Flagship Terbarunya ◆ Kamera ZEISS Pertama di Lini FE, vivo V80 Series Dipasarkan Mulai Rp8,99 Juta ◆ Tujuh Alat Berat Bereskan Longsor Kemerleng, Jalur Takengon–Gayo Lues Pulih ◆ Di Tengah Algoritma yang Tak Transparan, Humas Pemerintah Diminta Lebih Terbuka dan Akurat ◆ Dari Kupang, Menkomdigi Minta Pemuka Agama Jadi Benteng Informasi Warga di Tengah Banjir Hoaks
TEKNOLOGI

Suara Pelajar yang Merasa Belum Aman di Media Sosial Jadi Masukan Penguatan PP TUNAS

Menkomdigi Meutya Hafid menerima perwakilan organisasi pelajar yang menyampaikan pengalaman dan keresahan soal keamanan di media sosial. Pertemuan pada Senin (16/11/2026) itu turut dihadiri Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Para pelajar menyoroti rasa belum aman, kekerasan, dan perundungan digital, serta kebutuhan akan akses informasi dan literasi digital. Pemerintah menyatakan masukan tersebut akan dipakai untuk mengawal pelaksanaan PP TUNAS.

Maulida Syifa Ar Rifhani · 17 November 2026, 10:21 WIB · Diperbarui 22 November 2026, 14:49 WIB · 7 dibaca
Menkomdigi Meutya Hafid saat menerima audiensi Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan organisasi pelajar
— Foto: Komdigi

JAKARTA, DigiTVNews.com -- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendengarkan langsung pengalaman dan keresahan pelajar tentang keamanan di media sosial. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Meutya menerima Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan organisasi pelajar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi juga mendampingi dalam audiensi tersebut. Para pelajar yang hadir berasal dari OSIS Jakarta, organisasi OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (Genre), dan Forum Anak.

Dalam forum itu, para pelajar mengungkapkan bahwa mereka masih sering merasa belum aman saat berada di media sosial. Mereka juga menyuarakan kebutuhan akan akses informasi yang memadai serta iklim media sosial yang lebih terjaga demi memperkuat literasi digital. Kekerasan dan perundungan digital menjadi salah satu isu yang mengemuka.

Meutya mengapresiasi keterlibatan aktif pelajar karena mereka adalah kelompok yang bersentuhan langsung dengan berbagai platform digital. Menurutnya, masukan anak muda tidak sekadar kritik, tetapi juga menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus melanjutkan langkah pelindungan anak di ranah digital. Pengalaman para pelajar dinilai penting untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS.

Menkomdigi menegaskan bahwa upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak bisa hanya bergantung pada regulasi pemerintah. Perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia juga dinilai ikut bertanggung jawab melindungi anak. Pada kesempatan lain, Meutya sempat meminta platform digital segera memperketat penerapan teknologi verifikasi usia agar anak terlindungi dari konten negatif.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia menyebut audiensi ini bagian dari upaya memperluas gerakan antikekerasan dan perundungan terhadap anak melalui sinergi tujuh kementerian. Ia menilai kekerasan terhadap anak kini tidak hanya terjadi secara fisik dan verbal, tetapi juga mulai meluas ke ruang digital. Menurutnya, gerakan ini harus diperluas secara masif dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, dengan pelajar berada di barisan depan karena mereka mengalami langsung dan memahami lingkungannya.

Pelibatan pelajar dalam pembahasan keamanan digital bukan kali ini saja. Pada Agustus 2026, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty yang mewakili Menkomdigi menerima kunjungan Forum Pelajar Indonesia dan mengajak mereka memilih membantu, bukan ikut merundung.

Menkomdigi menyatakan pemerintah terus bekerja untuk memastikan ruang digital semakin aman bagi anak, salah satunya lewat implementasi PP TUNAS.

Komentar Pembaca (0)

Komentar dimoderasi. Hindari fitnah, ujaran kebencian, data pribadi, dan materi melanggar hukum.

Belum ada komentar yang ditayangkan.

BERITA TERKAIT

NEWSLETTER DIGITV NEWS

Jangan lewatkan berita penting hari ini

Dapatkan berita pilihan, analisis, dan video terbaru DigiTV News langsung melalui email Anda.

Gratis dan dapat dihentikan kapan saja. Lihat detail newsletter