JAKARTA, DigiTVNews.com -- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan insan humas pemerintah agar tidak terjebak pada kecepatan dan popularitas konten. Dalam keynote speech pada Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2026 bertema "Karya Bicara, Apresiasi Menguatkan" di Jakarta, Selasa (17/11/2026), ia menegaskan akurasi harus menjadi prioritas utama.
Menurut Meutya, perkembangan teknologi dan bertambahnya kanal komunikasi menghadirkan tantangan baru bagi praktisi humas. Informasi yang disampaikan pemerintah tidak selalu sampai ke publik seperti yang diharapkan, karena distribusinya turut ditentukan algoritma platform digital.
Karena itu, ia meminta humas pemerintah bersikap lebih terbuka. Meutya menjelaskan bahwa algoritma membaca dan mengatur penyebaran informasi, sementara tidak ada pihak yang sepenuhnya tahu bagaimana sistem tersebut bekerja. Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat tetap percaya pada informasi resmi.
Menkomdigi juga mengakui tidak mudah merebut ruang untuk menyampaikan informasi yang paling benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun ia mengingatkan risikonya jelas. Jika informasi yang beredar keliru, warga bisa mengambil keputusan yang salah. Ia pun menyoroti kecenderungan sebagian pihak membuat konten semata demi validasi dan perhatian publik agar mudah viral.
Selain soal akurasi, Meutya menyinggung dampak algoritma terhadap kohesi sosial. Menurutnya, algoritma dapat memperparah polarisasi dan menciptakan segregasi yang tidak inklusif. Humas pemerintah diharapkan ikut menghadapi persoalan ini lewat komunikasi yang jernih dan berimbang.
Menutup sambutan, Meutya mengapresiasi seluruh peserta AMH 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi insan humas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Pesan serupa sebelumnya disampaikan Meutya dalam beberapa kesempatan. Pada AMH 2025, ia menyebut humas pemerintah sebagai navigator kepercayaan publik dan mercusuar kebenaran di tengah kebisingan informasi. Saat itu ia menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025 tercatat 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Ia juga mendorong kolaborasi vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kerja sama dengan ekosistem digital.
Pada Februari 2025, dalam rapat koordinasi humas pemerintah, Meutya meminta humas bergerak proaktif membangun narasi yang benar sejak awal, bukan sekadar bereaksi saat isu sudah berkembang liar. Rangkaian pesan itu menunjukkan arah yang konsisten, yakni kepercayaan publik dibangun lewat informasi yang tepat, terbuka, dan bermanfaat, bukan lewat kecepatan semata.
Belum ada komentar yang ditayangkan.