JAKARTA, DigiTVNews.com -- Pemerintah mengungkapkan bahwa penipuan digital telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut pengaduan yang diterima pemerintah mencapai sekitar 600.000 laporan, dengan total kerugian sekitar Rp9,3 triliun.
Angka itu disampaikan Nezar saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Ia menilai jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi konektivitas yang semakin baik justru diikuti meningkatnya kejahatan siber.
Menurut Nezar, penanganan penipuan digital tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur teknologi yang tangguh. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang beragam modus penipuan. Warga perlu memahami cara memakai platform digital dengan aman, termasuk saat melakukan transaksi keuangan daring.
Skala persoalan ini sejalan dengan data Indonesia Anti-Scam Centre yang sebelumnya dikutip Nezar. Lembaga tersebut mencatat sekitar 600 ribu kasus penipuan dengan kerugian Rp9,3 triliun pada periode November 2024 hingga Juni 2026. Dalam kesempatan terpisah, Nezar juga mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) membuat kejahatan siber makin mudah dilakukan dan sulit dikenali. Masyarakat kini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan memakai suara dan wajah palsu.
Selain memperluas edukasi, pemerintah menekan angka penipuan dari sisi hulu. Komdigi menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan ini memperketat verifikasi identitas pengguna kartu seluler dengan memanfaatkan data biometrik.
Nezar menjelaskan, pemanfaatan biometrik memungkinkan pemerintah mengenali pelanggan dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi. Validasi identitas yang akurat dinilai dapat membantu mencegah penyalahgunaan nomor telepon untuk berbagai kejahatan digital.
Pemerintah juga mendorong penerapan prinsip security by design, yakni aspek keamanan, privasi, dan mekanisme pengaduan masyarakat sudah diperhitungkan sejak sistem digital dirancang. Nezar menyampaikan bahwa keamanan digital menjadi bagian dari arah pembangunan ekosistem digital Indonesia melalui tiga prinsip, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Pemerintah menilai penguatan regulasi dan peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan beriringan. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan konektivitas dan layanan digital secara aman, termasuk dalam transaksi keuangan daring.
Belum ada komentar yang ditayangkan.