JAKARTA, DigiTVNews.com -- Selama satu dekade, keberhasilan digitalisasi Indonesia diukur dari berapa banyak BTS berdiri dan seberapa luas jangkauan jaringan. Pertanyaan itu kini bergeser: apakah semua infrastruktur tersebut benar-benar menghasilkan sesuatu.
Pergeseran itu mengemuka di The 3rd Digital Transformation Forum (DTF) 2026 yang digelar Selular Media Network di Jakarta, Senin (21/9/2026). Pemerintah dan pelaku industri sepakat kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar transformasi digital menciptakan produktivitas, daya saing industri, dan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi.
Yang menarik bukan kesepakatannya, melainkan detail keluhannya. Ketika tiap sektor diminta menjelaskan hambatannya, jawabannya hampir selalu menunjuk sektor lain.
Ketua Bidang Kelembagaan APJII, Elly Noor, menyebut percepatan ekonomi digital sulit dicapai bila kementerian, lembaga, dan pelaku industri masih berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi, menurutnya, tak cukup hanya antara asosiasi dan Komdigi, tetapi harus lintas kementerian.
"Kita semua tidak bisa bekerja sendiri. Yang paling penting adalah tidak ada lagi ego sektoral atau bekerja secara silo," ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, menegaskan digitalisasi layanan publik bukan lagi pilihan. Integrasi layanan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan secara digital dinilai memperkuat kepastian hukum sekaligus mendorong investasi. Implementasinya sudah berjalan lewat paspor online, autogate, visa elektronik, hingga JDIH, dengan interoperabilitas sistem sebagai salah satu pekerjaan rumah utama.
VP Head of Ecosystem Regulatory Affairs Indosat Ooredoo Hutchison, Machdi Fauzi, melihat industri bergeser dari telco menuju TechCo. Konektivitas tetap fondasi, tetapi AI, IoT, dan cloud menuntut operator masuk ke layanan bernilai tambah.
Transisi itu mahal. Indosat menyoroti perlunya keseimbangan biaya spektrum, termasuk evaluasi frekuensi eksisting, serta efisiensi lewat infrastructure sharing dan spectrum sharing.
"Monetisasi terbesar di masa depan ada pada lapisan atas, aplikasi, solusi digital, dan AI. Kolaborasi antara regulator dan operator adalah kunci utama," kata Machdi.
Tekanan berbeda dialami industri perangkat. Chief Strategy, Research and Development Erajaya Digital, Mark Jefferson Go, menyebut lonjakan AI membuat produsen smartphone harus bersaing dengan industri AI memperebutkan pasokan chipset, kondisi yang berpotensi menahan harga perangkat tetap tinggi.
Sesi paling menjelaskan justru datang dari sektor yang tak identik dengan teknologi. Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni, menjelaskan industri sawit mencakup sekitar 16 juta hektare kebun dan 16 juta tenaga kerja, namun masih manual dalam pencatatan kebun, logistik tandan buah segar, hingga pelaporan keberlanjutan.
Padahal pasar global menuntut traceability sampai titik perkebunan. AI sudah dipakai memprediksi produksi buah, drone untuk pemetaan kebun. Digitalisasi sawit sekaligus membuka ruang bagi operator seluler lewat konektivitas kebun dan IoT terjangkau, juga bagi fintech, cloud, dan logistik.
CEO sekaligus Editor in Chief Selular Media Network, Uday Rayana, menutup dengan catatan bahwa ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak teknologi baru dipakai. "Tantangan sesungguhnya adalah memastikan digitalisasi mampu meningkatkan daya saing industri dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Belum ada komentar yang ditayangkan.